Badan Kehormatan akan melakukan studi banding larangan merokok ke Yunani pada 23 Oktober nanti. Rencananya, studi banding tersebut akan berlangsung enam hari. Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir sebelum rapat paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (19/10). Ia menjelaskan, setidaknya ada sembilan anggota Badan Kehormatan DPR yang ikut serta. Siapa saja yang ikut belum ditentukan. "Tapi saya ikut," ujar dia.
Politikus Partai Golkar ini menerangkan, studi banding ke Yunani bertujuan untuk mengetahui tata cara dan etika anggota parlemen, termasuk bagaimana aturan merokok, cara berpakaian dan berbicara anggota DPR di sana. "Selain itu, kalau di sini kita harus tunggu pimpinan untuk melaporkan anggota. Contohnya kasus pimpinan DPR. Kita dilaporkan setelah dilihat laporannya begitu. Nah di sana bagaimana," tutur dia.
Mengapa memilih Yunani? Nudirman menjelaskan, Yunani adalah negara yang sejak zaman Romawi memiliki demokrasi dan Badan Kehormatan tertua. Karena itu Badan Kehormatan DPR ingin mengetahui bagaimana kehidupan anggota parlemen di sana. "Maksudnya, jangan seperti sekarang. Di sana yang kita tahu kalau dipanggil Badan Kehormatan wajib datang, ada sanksi diberhentikan. Termasuk soal minta izin keluar rapat," terang dia.
Nudirman menjelaskan, dari hasil studi banding ke Yunani itu akan digunakan untuk merevisi aturan Badan Kehormatan. Misalnya, kemungkinan mengubah aturan boleh-tidaknya mengumumkan anggota DPR yang diadukan masyarakat. "Kalo di sana kita lihat boleh, ya kita ikuti," kata Nudirman.
sumber
Politikus Partai Golkar ini menerangkan, studi banding ke Yunani bertujuan untuk mengetahui tata cara dan etika anggota parlemen, termasuk bagaimana aturan merokok, cara berpakaian dan berbicara anggota DPR di sana. "Selain itu, kalau di sini kita harus tunggu pimpinan untuk melaporkan anggota. Contohnya kasus pimpinan DPR. Kita dilaporkan setelah dilihat laporannya begitu. Nah di sana bagaimana," tutur dia.
Mengapa memilih Yunani? Nudirman menjelaskan, Yunani adalah negara yang sejak zaman Romawi memiliki demokrasi dan Badan Kehormatan tertua. Karena itu Badan Kehormatan DPR ingin mengetahui bagaimana kehidupan anggota parlemen di sana. "Maksudnya, jangan seperti sekarang. Di sana yang kita tahu kalau dipanggil Badan Kehormatan wajib datang, ada sanksi diberhentikan. Termasuk soal minta izin keluar rapat," terang dia.
Nudirman menjelaskan, dari hasil studi banding ke Yunani itu akan digunakan untuk merevisi aturan Badan Kehormatan. Misalnya, kemungkinan mengubah aturan boleh-tidaknya mengumumkan anggota DPR yang diadukan masyarakat. "Kalo di sana kita lihat boleh, ya kita ikuti," kata Nudirman.
sumber
1 comments:
Potong gaji untuk korban bencana alam ... studi banding ama rakyat yg lagi menderita ... setuju ...?
Posting Komentar
Komentar yang baik" aja .... ok ???